DKI Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan peluncuran sistem online single submission (OSS) harus mampu menjamin kemudahan kemudian kecepatan serangkaian perizinan penyelenggaraan bermacam acara atau event di Indonesia.
Digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event tersebut diperkenalkan oleh pemerintah di dalam Jakarta, Senin, sebagai gagasan dari Polri dengan kerja sejenis dari Kemenko Marves, Kemenpan RB, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, Kemenkeu, Kemenkominfo, juga Kementerian BUMN.
“Mengenai digitalisasi langkah-langkah perizinan ini yang mana segera kita launching, harapan saya sekali lagi tidak semata-mata website layanan sekadar tetapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan. Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita, sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih banyak terjangkau serta tambahan terbuka juga transparan,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti kesulitan utama penyelenggaraan event di Nusantara yaitu kepastian izin yang tiada diberikan sejak terpencil hari.
Karena itu, ia memohonkan para pelaksana event untuk mengajukan izin sejak beberapa bulan bahkan satu tahun sebelum hari H.
“Artinya itu ada perencanaan yang dimaksud baik, manajemen perencanaan yang dimaksud baik, kapan event itu diselenggarakan. Jajaran pemerintah juga tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya mampu disampaikan hanya saja di waktu 14 hari untuk beberapa perizinan tadi. Sehingga pengurus bisa saja memasarkan event-nya, sanggup mengirimkan tiketnya dengan baik,” ujar Jokowi.
Dengan perencanaan yang dimaksud baik itu, kata dia, pelaksana pun sanggup segera mencocokkan jadwal dengan para artis, yang digunakan seringkali padat jadwal pertunjukannya.
“Jadi kalau di internasional, artis pun kan juga jadwalnya padat, jadi memiliki planning yang jauh-jauh hari. Di kita juga sama, artis-artis juga jadwalnya padat. Seharusnya penyelenggaraannya juga memohonkan izinnya harus jauh-jauh bulan sebelumnya, tak dadakan,” kata Jokowi.
Sementara untuk pihak Kepolisian, Presiden memohonkan aparat keamanan menjamin bahwa izin penyelenggaraan acara didukung dengan kinerja pengamanan yang digunakan baik.
“Di negara kita ini telah izinnya meninggalkan hanya masih dibatalkan kok. (Sering) kejadian itu, saya nggak sekali, dua kali mendapatkan keluhan itu. Sudah mengundurkan diri dari izin cuma (acara) mampu dibatalkan, saya tidaklah tahu lantaran apa. Alasan lantaran keamanan. Ya keamanan itu tugasnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan agar yang tidak ada aman menjadi aman,” ujarnya, menegaskan.
Presiden Jokowi mengutarakan akan mengecek terus implementasi digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event, agar berjalan efektif lalu mengelak pelanggaran.
“Karena yang mana berjalan dulu pernah di dalam sebuah kementerian sudah ada dibuatkan OSS, tetapi akibat tak pernah dicek, nggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketemu-ketemu lagi, serta akhirnya ditangkap oleh KPK,” tutur Jokowi.
Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menngimbuhkan dengan adanya integrasi perizinan secara digital ini, komunitas dapat mengakses layanan perizinan penyelenggaraan acara olahraga, musik, dan juga lain-lain dalam mana belaka dan juga kapan saja.
Layanan yang disebutkan menjadikan langkah-langkah pengajuan perizinan penyelenggaraan acara tidaklah penting lagi berbelit-belit. Dari sebelumnya pengajuan perizinan memakan waktu 14 hari, ketika ini pengurus cuma diperlukan melengkapi dokumen persyaratan secara daring.
Ia menyebut, pada waktu ini digitalisasi layanan penyelenggaraan acara telah terjadi diberlakukan pada tujuh tempat kejadian ke DKI Ibukota dan juga Banten, yaitu kawasan Gelora Bung Karno, JIEXPO Kemayoran, DKI Jakarta Convention Center (JCC), Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Negara Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Taman Mini Tanah Air Indah (TMII), kemudian Community Park PIK 2.
Polri juga sudah pernah melakukan penilaian risiko (risk assesment) untuk menjamin kelayakan dan juga keamanan pada seluruh tempat tersebut.
“Ke depannya Polri siap menerapkan perizinan online di kota-kota besar lain dalam Indonesia, seperti Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, juga juga provinsi-provinsi lainnya,” ujar Kapolri.
Ia berharap, melalui layanan ini, bidang kreatif di Indonesi bisa jadi semakin berkembang, bertumbuh, lalu memberikan faedah juga kontribusi bagi masyarakat dan juga pemerintah.
Artikel ini disadur dari Presiden: Sistem “online” harus pastikan kemudahan perizinan acara