Jakarta – otoritas berencana untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, dengan tujuan menghurangi jumlah keseluruhan pemakaian BBM subsidi ke masyarakat.
Menteri Koordinator Area Kemaritiman serta Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagram pada Selasa, 9 Juli 2024, menyatakan, “Pertamina telah menyiapkan sistemnya, dan juga diharapkan 17 Agustus ini sudah ada bisa saja mulai, pada mana pemukim yang tidak ada berhak dapat subsidi tiada dapat lagi membeli BBM bersubsidi.” Pernyataan ini disampaikan ketika mengkaji isu penyelenggaraan bensin yang berkontribusi pada defisit APBN 2024.
Berikut ini adalah beberapa fakta penting mengenai pembatasan BBM subsidi tersebut:
1. Bioetanol Digadang-gadang akan Menjadi Pengganti Alternatif Bensin
Pemerintah tidaklah hanya saja memperketat penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, tetapi juga berencana menyokong pengaplikasian bioetanol sebagai alternatif substitusi bensin. Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman serta Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemakaian bioetanol dapat menghurangi polusi udara dan juga memiliki kadar sulfur yang dimaksud rendah.
Selain itu, Luhut percaya bahwa pengaplikasian bioetanol dapat mengempiskan jumlah total penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan juga menghemat biaya BPJS hingga Rp38 triliun. “Pembayaran BPJS untuk penyakit yang dimaksud sanggup kita hemat sampai Rp38 triliun,” tambahnya.
2. Menghemat biaya negara
Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada merawat stabilitas keuangan dan juga keseimbangan anggaran negara. Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman juga Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan bahwa defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih lanjut besar dari target yang dimaksud sudah pernah ditetapkan.
Sehingga, ia yakin bahwa dengan pengetatan penyelenggaraan BBM subsidi, biaya subsidi dapat ditekan, alhasil pemerintah semakin dapat menghemat APBN 2024. Selain itu, Luhut meyakini bahwa pengembangan bioetanol sebagai alternatif substitusi bensin bukan semata-mata mampu menurunkan kadar polusi udara, tetapi juga mempunyai tingkat sulfur yang rendah yang dimaksud pada akhirnya juga menghemat biaya BPJS.
3. Biaya Peraturan Nomor 2/2023 oleh BPH Migas
Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang tersebut menetapkan bahwa pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah, atau kepala desa.
4. Surat Rekomendasi dan juga Kompensasi
Meskipun Luhut tiada menjelaskan bentuk sistem pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas (BPH Migas) sudah terlibat mensosialisasikan surat rekomendasi serta kompensasi ke bermacam daerah. Penerima surat rekomendasi ini mencakup pengusaha perusahaan mikro, sektor perikanan, pertanian, transportasi, dan juga pelayanan umum.
SPBU Pertamina yang mana ditunjuk untuk menyalurkan BBM bersubsidi harus memeriksa surat rekomendasi sebelum memberikan pelayanan. Untuk mendapatkan surat rekomendasi, konsumen harus mengajukan surat permohonan, yang kemudian diverifikasi dan juga diperhitungkan kebutuhannya sebelum surat yang disebutkan diterbitkan.
5. Mengurangi peluang membengkaknya realisasi subsidi juga dana kompensasi energi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memprediksi bahwa realisasi subsidi dan juga kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Pembaruan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, juga peningkatan jumlah LPG serta listrik bersubsidi. “Belanja dari sisi subsidi juga kompensasi yang mana diperkirakan juga akan mengalami kenaikan dikarenakan adanya unsur volume, maupun kurs serta harga,” kata Sri Mulyani pada Kompleks Senayan.
Pada semester I 2024, realisasi subsidi juga kompensasi energi mencapai Mata Uang Rupiah 155,7 triliun, dibandingkan dengan Simbol Rupiah 161,9 triliun pada periode yang tersebut sejenis tahun lalu, menunjukkan penurunan 3,8 persen. Namun, Sri Mulyani mencatatkan bahwa nomor ini belum memasukkan kompensasi yang dimaksud akan dihitung pada semester II. “Kalau kita lihat, jumlah total yang kita bayarkan Rupiah 155,7 triliun. Dibandingkan tahun lalu, sebetulnya masih mengalami penurunan 3,8 persen. Namun, ini belum memasukkan kompensasi juga beberapa yang dimaksud nanti harus kita lihat dari sisi realisasi subsidi juga kompensasi yang mana masih harus kita hitung pada semester II,” ujar dia.
Adapun realisasi subsidi serta dana kompensasi BBM per semester I 2024 tercatat sebesar 7.164,2 ribu kiloliter (KL), naik tipis 0,05 persen dibandingkan dengan 7.167,7 ribu KL pada periode yang digunakan identik tahun 2023.
SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | ANTARA | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Erick Thohir Soal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024: Jangan Sampai Salah Sasaran
Artikel ini disadur dari 5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024
