Jakarta – Angka transparansi anggaran pemerintah Tanah Air dinilai masih stagnan. Mengutip hasil riset Open Budget Survey atau OBS garapan lembaga International Budget Partnership (IBP) pada Akhir Mei 2024, skor keterbukaan anggaran Nusantara tidaklah beranjak ke nomor 70 dari 100 selama tiga putaran survei.
OBS merupakan survei internasional terkait tata Kelola anggaran yang dilaksanakan dua tahun sekali serta melibatkan 125 negara di dalam dunia. Sekretariat Nasional Diskusi Negara Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) selaku peneliti OBS untuk Indonesia menyampaikan, skor ini menempatkan Negara Indonesia pada peringkat 20 dari 125 negara. Survei yang digunakan dilaksanakan tiap dua tahun ini menunjukkan ke kawasan ASEAN, sikap Indonesia saat ini menurun.
“Posisi Indonesia digantikan oleh Philipina yang dimaksud mendapatkan skor 75 dari 100 lalu menempati peringkat ke 15 dunia, serta peringkat pertama di dalam ASEAN,” demikian disampaikan pada publikasi Seknas FITRA pada Rabu 26 Juni 2024.
Peneliti OBS dari Seknas FITRA, Widya Kartika menyatakan skor Indonesia sebetulnya cukup baik, lantaran pemerintah mempublikasikan dokumen kunci anggaran secara masif lalu tepat waktu. Namun ia menyoroti dua dokumen kunci dari delapan dokumen anggaran yang dimaksud dinilai.
“Ada dua dokumen anggaran di dalam mana Nusantara cukup lemah skornya, yakni KEM PPKF (Kerangka Sektor Bisnis Makro lalu Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) kemudian APBN KITA,” ucapannya pada diskusi Fitra TV, Hari Sabtu 22 Juni 2024..
Widya mengungkapkan di dokumen KEM PPKF atau rancangan APBN, informasi terkait non-fiskal masih kurang. Seharusnya dielaborasi, seperti misalnya utang serta indikator lain kebijakan, satu di antaranya dampak. “Pemerintah memberikan informasi berapa, tapi tak rute dari tahun ke tahun apakah anggaran berdampak pada output lalu outcome,” kata beliau lagi.
Selain itu, dokumen APBN Tanah Air sebagai budget negara yang digunakan dipublikasikan tiap bulan juga masih belum detail. Widya berujar, pemerintah cuma mengamati secara simpel nilai dan juga tujuan penyerapan anggaran. Seperti pada belanja anggaran bantuan sosial atau Bansos yang tersebut hanya sekali disebutkan persentasenya tanpa ada informasi detail mengenai siapa penerimanya.
Untuk mengejar ketertinggalan skor, FITRA merekomendasikan beberapa hal terkait transparansi anggaran. Beberapa di antaranya adalah memperdalam informasi kinerja anggaran atau efisiensi dan juga efektivitas anggaran. Sehingga ketika publikasi APBN KITA, tidak semata-mata sekedar informasi serapan anggaran.
Selanjutnya, pemerintah penting menyertakan neraca pemerintah sebagai bagian dari RAPBN serta APBN yang digunakan menunjukkan informasi tentang aset finansial juga non-fnansial pemerintah pada setiap tahun anggaran. Selain itu, diperlukan meningkatkan informasi pada rancangan APBN lalu APBN terkait risiko fiskal, seperti kegiatan perusahaan publik, kewajiban, tunggakan, dan juga analisis keberlanjutan jangka panjang dari keuangan pemerintah.
Rekomendasi berikutnya adalah menyertakan informasi pelaksanaan kegiatan dan juga anggaran di Laporan Berkala, Semester I lalu Laporan Keuangan otoritas Pusat (LKPP). Yang terakhir, Laporkan perbedaan antara estimasi lalu hasil aktual untuk indikator kinerja, seperti hasil data non-financial, pada LKPP.
Partisipasi Publik Masih Rendah
Open Budget Survey (OBS) juga memaparkan skor partisipasi masyarakat pada langkah-langkah penganggaran nasional masih rendah. Seknas FITRA selaku peneliti OBS untuk Indonesi memaparkan skor Nusantara pada dimensi partisipasi umum di penganggaran cuma 26 dari skala 1-100.
Hal ini memproduksi Indonesi menempati urutan ke 24 dari 125 negara. Peringkat pertama diduduki oleh Korea Selatan dengan skor 65. Di kawasan ASEAN, Indonesia sangat jauh tertinggal dari Filipina dengan skor 33; Malaysia, 28; dan juga Thailand, 28.
Widya Kartika mengutarakan skor Indonesi rendah oleh sebab itu OBS memandang sistem partisipasi rakyat yang mana dimiliki dalam Indonesia belaka berjalan pada ketika perencanaan atau tahap penganggaran program. “Pada tahap eksekusi, implementasi lalu pertanggungjawaban, tidak ada ada ruang masyarakat yang dimaksud cukup untuk masyarakat berpartisipasi,” ujar Widya pada diskusi Ranking Tanah Air dalam OBS, Hari Sabtu 22 Juni 2024.
Sementara itu Korea Selatan berhasil meraih skor partisipasi umum tertinggi oleh sebab itu pemerintahnya memberikan saluran khusus bagi warga sipil untuk terlibat dalam setiap siklus pembahasan anggaran. Mereka juga menyediakan wadah khusus online untuk menyampaikan pendapat secara langsung pada setiap siklus perencanaan di dalam masing-masing kementerian lalu lembaga.
Untuk meningkatkan partisipasi rakyat di anggaran, Seknas FITRA merekomendasikan pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat ketika penyusunan dokumen-dokumen penganggaran di tingkat nasional, bukanlah belaka sekedar sosialisasi ketika dokumen anggaran telah ditetapkan. Misalnya, menyelenggarakan konsultasi rakyat pada Rancangan KEM-PPKF, Nota Keuangan, dan juga RAPBN.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang biasa dijalankan dengan DPR, pemerintah penting melibatkan organisasi rakyat sipil. Publik juga diperlukan hadir serta memberi masukan melalui rapat dengar pendapat tentang Laporan Audit Laporan Keuangan eksekutif Pusat (LKPP). pemerintahan juga didorong bergerak terlibat dengan komunitas yang tersebut rentan, baik secara secara langsung atau melalui organisasi masyarakat sipil yang dimaksud mewakili mereka.
Selain itu, Kementerian teknis harus didorong untuk melakukan konsultasi masyarakat tentang anggaran sektoral, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau sektor lainnya. Dan terakhir, Seknas Fitra merekomendasikan pemerintah memberi potensi formal bagi rakyat untuk berkontribusi pada investigasi audit yang relevan melalui mekanisme-mekanisme seperti Citizen Participatory Audits (Audit Sosial).
Artikel ini disadur dari Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah
