Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya bersuara mengenai peretasan Pusat Angka Nasional Sementara (PDNS) yang mana berdampak pada kacaunya sistem informasi beratus-ratus kementerian lalu lembaga, hingga desakan rakyat agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri.
“Semuanya sudah ada dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan biosfer penyimpan daya serta kendaraan listrik Korea Selatan pada Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3Juli 2024.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang tersebut dibuka pada 26 Juni 2024.
Hingga hari ini, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” telah lama ditandatangani sejumlah 22.177 warga net.
PDNS 2 ke Surabaya mengalami serangan siber pada bentuk ransomware bernama Brain Cipher, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai bukan bisa saja diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024, yang digunakan berakibat layanan rakyat tiada dapat diakses, di antaranya imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang mana terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah berusaha mencapai pemulihan menghadapi serangan siber PDNS 2 pada Surabaya rampung pada bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden sama terulang di dalam kemudian hari.
“Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidaklah terkaget-kaget,” katanya.
Evaluasi Presiden
Presiden mengaku sudah mengevaluasi insiden peretasan di bentuk ransomware yang mana berakibat lumpuhnya server sebagian lembaga serta kementerian.
“Ya, sudah ada kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tak berjalan lagi,” katanya.
Kepala Negara menambahkan, peretasan data nasional tak semata-mata melanda Indonesia, tapi juga beberapa jumlah negara dalam dunia.
“Ini juga berlangsung pada negara-negara lain, bukanlah cuma dalam Negara Indonesia saja,” katanya.
Dilansir dari laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden sejenis juga dialami beberapa negara progresif di beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), Cina (2019), Perancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), Kanada (2022).
Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan juga Ketenteraman telah lama mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, lalu instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan berubah menjadi hot site ke Batam.
Hot site adalah sistem yang mengatur pemakaian data cadangan tempat kejadian fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pemeliharaan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau dengan segera oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Pilihan Editor Rumah Pensiun Jokowi Bertetangga dengan Tempat Makan Milik Pembalap Rio Haryanto
Artikel ini disadur dari Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS
