Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, memandang pembangunan Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN) Nusantara akan membebani APBN. Menurut Esther, walaupun acara lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih besar baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” ucapannya dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.
Ia menerangkan, setidaknya acara usulan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu sanggup menggerakkan konsumsi masyarakat. Pergerakan konsumsi dinilai sanggup menggalakkan peningkatan nilai produk-produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi.
Hasil analisis Tim Big Informasi Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi pembangunan ekonomi swasta yang dimaksud ketika ini masih seret. Ia mengungkapkan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Simbol Rupiah 466 triliun juga dari kas negara semata-mata sekitar 20 persen.
Namun kas negara yang digunakan digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN telah lama mengajukan tambahan anggaran Rupiah 29,8 triliun untuk tahun depan. Karena bebani anggaran, pemindahan pusat pemerintahan harus tinjau ulang. Esther ragu perkembangan proyek usulan Presiden Joko Widodo yang disebutkan dapat memacu Indonesi jadi negara maju.
Ia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang digunakan akan menunda rencana berkantor di dalam IKN apabila infrastruktur bukan rampung. Esther berpendapat, pemodal kemungkinan enggan menanamkan modal jikalau pembangunan infrastruktur umum di ibu kota baru belum siap.
Pemerintah diminta berhati-hati menjalankan anggaran di sedang turunnya penerimaan pada waktu ini. Di tambah ada utang jatuh tempo Rupiah 800 triliun pada masa transisi pemerintahan 2025 hingga 2027. Anggaran seharusnya dialokasikan untuk acara kemudian proyek yang mana menyokong peningkatan ekonomi.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara dalam Kalimantan Timur telah mencapai Rupiah 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Mata Uang Rupiah 40 triliun. Ia berharap IKN sudah ada dapat digunakan untuk upacara peringatan tegas ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.
Pilihan editor: Pembangunan Dihentikan 10 Agustus, Bagaimana Nasib IKN Selanjutnya?
Artikel ini disadur dari Ekonom INDEF Timbang Program Makan Bergizi Gratis Lebih Baik dari Pembangunan IKN
