Jakarta – Kunjungan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) ke negara Israel menuai kontroversi pada sedang sikap pemerintah yang dimaksud mengutuk serangan negara Zionis itu ke Palestina. Kunjungan dia pertama kali terungkap dari unggahan yang dikirim Zainul Maarif, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dalam akun media sosial Instagramnya.
Nama-nama kelima kader NU itu adalah Zainul Maarif yang mana merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesi atau Unusia serta bagian dari Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta; Munawir Aziz sebagai sekretaris umum persatuan pencak silat NU, Pagar Nusa; Nurul Bahrul Ulum dan juga Izza Anafisa Dania yang merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat NU; hingga Syukron Makmun dari PWNU Banten.
Terkait hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun telah lama mengeluarkan beberapa peryataan sebagai klarifikasi. Berikut deretan pernyataannya.
1. Tegaskan tiada ada mandat kelembagaan dari PBNU
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU sejenis sekali tak mendapatkan informasi terkait kunjungan lima kadernya ke Israel. Dia mengklaim, tiada ada mandat dan juga pembicaraan kelembagaan di kunjungan tersebut.
“Kami telah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait pada bawah PBNU ini bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang dimaksud berangkat ke tanah Israel itu sejenis sekali tak tahu menahu, tak ada mandat kelembagaan, tidaklah ada pembicaraan kelembagaan,” ucap Yahya pada konferensi pers pada Gedung PBNU, DKI Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.
Yahya menyatakan kunjungan lima warga NU itu adalah kebijakan merekan sendiri. “Sehingga yang mana direalisasikan oleh anak-anak yang mana berangkat ke negara Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka itu pribadi lalu bukan terkait dengan lembaga,” ujar dia.
2. PBNU kecam keras kunjungan 5 Nahdliyin ke Israel
Wakil Ketua Badan Pengembangunan Jaringan Internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI PBNU) Achmad Munjid mengecam juga mengomentari keras kunjungan lima Nahdliyin yang tersebut menemui Presiden tanah Israel Isaac Herzog. Menurut dia, langkah yang disebutkan sangat tidak ada tepat di dalam berada dalam situasi global yang digunakan mengecam tindakan tanah Israel terhadap Palestina.
“Seluruh dunia yang mana berpikir waras sekarang sedang mengutuk negara Israel lantaran kejahatan kemanusiaan mereka, genosida terhadap rakyat Palestina. Seluruh planet sedang menjauhi Israel, kita harus menghukum negeri Israel yang mana sangat rasis, tak berperikemanusiaan, kemudian mengabaikan hukum internasional,” ujar Munjid dilansir dari nu.or.id.
Munjid mempertanyakan tujuan dan juga faedah dari kunjungan tersebut. Ia mengaku sangat menyayangkan kunjungan ke tanah Israel yang dimaksud bukan berafiliasi dengan PBNU itu. “Seluruh tindakan lalu wacana yang dimaksud mampu dipakai sebagai justifikasi kekerasan negara Israel akan merekan pakai. Buat apa ada orang-orang kita yang mendekat? Apa tujuannya? Atas nama siapa? Apa manfaatnya? Tak ada jawaban masuk akal yang bisa saja diterima,” katanya.
Menurut Munjid, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia seharusnya bersikap tegas di mengecam tindakan genosida Israel. “Menjauhi itu tindakan yang mana paling minimal. tanah Israel sedang butuh teman serta dukungan untuk terus membantai rakyat Palestina yang tak berdosa,” tegas Munjid.
3. Kunjungan ke tanah Israel berhadapan dengan ajakan NGO
Gus Yahya menyatakan kelima kader Nahdlatul Ulama atau NU yang digunakan berkunjung ke negeri Israel berhadapan dengan ajakan organisasi non-pemerintah (NGO) di dalam sana. Ia memaparkan lembaga itu merupakan kelompok pembela kepentingan Israel. “Yang mengajak, ia ini, saya dari informasi setelahnya saya tanya, memang benar dari satu channel NGO yang mana merupakan advokat dari Israel,” kata Yahya.
Menurut Yahya, organisasi non-pemerintah itu berperan meningkatkan citra baik negeri Israel kemudian melakukan lobi untuk kepentingan negeri Bintang Daud itu. Ia berujar, NGO yang dimaksud juga beroperasi dalam bervariasi negara, seperti Indonesia, Irak, serta wilayah lainnya.
Ia mengklaim organisasi non-pemerintah yang disebutkan telah kerap mengundang warga negara lain untuk menjalin relasi dengan pemerintah Israel. “Ini yang tersebut meminta dan juga konsolidasikan mereka itu (orang-orang yang digunakan diundang ke Israel), ya, memang sebenarnya canggih sekali biasanya caranya,” ucap Yahya.
Yahya menjelaskan, lembaga itu melakukan operasi dengan harapan agar orang-orang yang dimaksud diajaknya bisa saja terlibat menyebarkan kepentingan Israel. Tapi Yahya mengklaim bidang usaha yang dimaksud kerap gagal. “Tapi kenyataannya, memangnya sekarang bisa jadi mereka? Sudah tak mungkin saja lagi melakukan itu.”
4. Zainul Maarif akan disanksi
Pada kesempatan itu, Ketua PWNU DKI Ibukota Indonesia Samsul Ma’arif menyampaikan akan memberi sanksi terhadap salah satu kader yang tersebut bergabung ke Israel, yaitu Zainul Maarif. Samsul berujar bahwa Zainul adalah pengurus Lembaga Bathsul Masail NU Jakarta.
Samsul berkata sanksi yang mana diberikan akan sesuai dengan aturan yang mana berlaku. Bentuk sanksi yang mana akan diberikan, kata Samsul, akan dibahas pada rapat. “Kalau ada kesalahan fatal, gunakan nama organisasi untuk pribadi kemudian kepentingan popularitas juga kepentingan yang tersebut berlawanan dengan ghirah NU, pasti akan diberikan sanksi,” kata Samsul.
Selain itu, Samsul menyampaikan bahwa ia sudah ada sempat berbicara dengan Zainul persoalan pertarungan dengan presiden Israel. Menurut dia, Zainul mengklaim lawatannya itu menghadapi inisiatif pribadi oleh sebab itu ada yang digunakan meminta untuk melakukan penelitian. “Saya secara pribadi sudah ada tanya, tapi jawabannya (Zainul) berangkat inisiatif pribadi, ada yang mana ajak untuk kepentingan penelitian. Tapi akibat ini sudah ada jadi konsumsi publik, kami bergabung tanggung jawab,” ujar Samsul.
HATTA MUARABAGJA | RADEN PUTRI | SULTAN ABDURRAHMAN
Pilihan Editor: Profil 5 Kader NU yang tersebut Melakukan Pertemuan dengan Presiden Israel
Artikel ini disadur dari 4 Pernyataan Publik Nahdlatul Ulama Soal 5 Kader Bertemu Presiden Israel