Alokasikan Rp569 Trilyun untuk Perubahan Iklim, Kepercayaan pemerintahan Wujudkan Transisi Tenaga Masih Rendah

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengutarakan dari 2016 hingga 2022 pemerintah telah dilakukan mengalokasikan Rp569,3 triliun dari Anggaran Belanja lalu Pendapatan Negara (APBN) untuk kebijakan perubahan iklim. Ia mengungkapkan Tanah Air berikrar untuk mempercepat pengaplikasian energi bersih dengan porsi anggaran tersebut.

Dari total alokasi anggaran tersebut, Rp332,8 triliun digunakan untuk mitigasi, kemudian Rp214,2 triliun untuk adaptasi serta Rp22,3 triliun untuk co benefit. Kendati demikian, Suahasil mengakui ketika ini masih ada beberapa orang tantangan yang dihadapi Indonesi menuju transisi energi yang digunakan berkeadilan.

“Bukan berarti Negara Indonesia niatnya jadi berkurang atau dukungannya untuk perekonomian yang lebih banyak hijau dan juga berkelanjutan. Kita akan terus berjuang untuk memenuhi. Kita muncul dengan logika transisi yang dimaksud adil dan juga terjangkau,” katanya ketika memberikan sambutan pada peluncuran hasil riset tentang perdagangan lalu penanaman modal berkelanjutan, Senin, 1 Juli 2024.

Ia melanjutkan percepatan menuju perekonomian hijau harus memerhatikan aspek keadilan. Dia menegaskan transisi berkeadilan adalah keniscayaan dan juga tidak ada dapat dihindari. Untuk itu, kata dia, butuh waktu agar target-target bisa transisi energi mampu tercapai. “Ini mungkin saja yang dimaksud butuh waktu, tiada mungkin saja muncul pada waktu yang singkat dan juga kita sangat memperkuat pada hal ini,” katanya.

Akan tetapi, menurut beberapa pihak, komitmen pemerintah menuju transisi energi sejumlah bertolak belakang dengan kebijakan pembaharuan iklim. Bhima Yudhistira, peneliti dari Center of Economics Law Studies (CELIOS), memaparkan hingga 2030, orientasi pembangunan ekonomi Indonesi masih akan bertumpu pada batu bara dan juga nikel.

Sehingga, Bhima, pemerintah terkesan bukan penting pada mencapai target yang tersebut telah dilakukan ditetapkan, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030. “Sekarang problem-nya adalah gencarnya membuka semlter nikel dengan sumber energi utama menggunakan PLTU batu bara,” ujar Bhima terhadap Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.